Gestok 2013

Kejadian yang sungguh mengejutkan di pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965. Beberapa perwira tinggi TNI AD lenyap ditelan lubang buaya. Tokoh yang sedemikian dekatnya dengan Presiden Soekarno saat itu ditumpas oleh segelintir orang yang haus akan  sebuah kekuasaan.

Prolog kesejarahan kerajaan Singhasari tidak akan bisa lenyap dibenak masyarakat Indonesia. Sebagaimana berpengaruhnya keris yang dibuat oleh Empu Gandring yang menewaskan sang pembuatnya sendiri. Begitu pula dengan perjalanan politik kerajaan Singhasari yang diwarnai pertumpahan darah antar keturunan Ken Arok.

2013.

30 September 2013 terdengar suara yang keras dari toa yang dipasang di sekitar rumah Kepala Dusun Bejen. Intinya, Pak Dukuh memerintahkan untuk memasang Sang Saka Merah Putih setengah tiang. Dan terpasanglah dengan gagahnya di pinggir-pinggir rumah dengan keadaan yang hanya setengah tiang. Maklumlah, masyarakat yang tertib akan perintah dukuhnya.

1 Oktober 2013, berjalan satu hari dari hari sebelumnya. Hari ini, Sang Merah Putih terombang-ambing di udara dengan keadaan yang berbeda dari hari yang lalu. Hari ini, dengan gagahnya bendera yang sakral itu terpasang penuh di ujung tiang. Oh, ini hari Kesaktian Pancasila.

Sesakti apakah Pancasila hingga mempunyai hari khusus di 1 Oktober? Apakah tidak salah tanggal itu? Ah, ini cuma akal-akalan rezim Soeharto saja. 

Read More

good government

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3.
Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

dari : http://www.transparansi.or.id/tentang/good-governance/

Read More

Royal Wedding 2011

Kalau baca judul postingan kali ini, jangan kira itu adalah Royal Wedding yang diadain di Kerajaan Inggris. Inggris boleh aja ada Royal Wedding, tapi kebudayaan Inggris menurut gue nggak ada ISTIMEWAnya. Bosen liat upaca seperti itu, justru upacara pernikahan ala Kerajaan Inggris sudah pada diadopsi oleh masyarakat perkotaan di Indonesia, ternyata nggak cuma anak ajah yang diadopsi. hha, kali ini agak SARA.

Indonesia yang kaya budaya ini salah satunya mempunyai khasanah kebudayaan yang tinggi akan nilai-nilai keluhuran sehingga menyusunlah sebuah kemajemukan budaya di Indonesia. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang mencitrakan suatu suku di pulau Jawa (Jawadwipa) bagian tengah. Dua situs kebudayaan selalu menjaga budaya ini ada dan abadi di Indonesia menjadi situs pariwisata Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun luar negeri.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah situs budaya, sumber dimana kebudayaan itu berasal dan terjaga hingga kini karena sebuah keistimewaan. Saudaranya yang lain, Kasultanan Surakarta Hadiningrat cahyanya mulai pudar dengan beberapa keadaan. Tapi, semua itu tentu sudah diatur oleh Tuhan, yang tentu saja menentukan sebuah nasib bagi sebuah bangsa pula.

Gusti Kanjeng Raden (GKR) Bendara dan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhanegara menyelenggarakan perhelatan besarnya dengan sebuah adat dan budaya yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perhelatan pernikahan tersebut mempunyai nama jawanya Pawiwahan Ageng. Inilah yang disebut sebagai Royal Wedding 2011.

Prosesi pernikahan ini tak luput dari sarat khasanah budaya Yogyakarta. Mulai dari prosesi yang dianggap penting hingga bagian-bagian  terkecil darinya. Bala prajurit abdi dalem Keraton Ngayogyakarta tak luput dari tugasnya sebagai seorang abdi kerajaan, ratusan bala prajurit dikerahkan untuk turut serta dalam mendukung kelancaran dan berjalannya prosesi adat ini.

Bagi rakyat Kasultanan Ngayogyakarta, perhelatan ini juga merupakan pesta rakyat Yogyakarta. Dari pihak Keraton sendiri menyediakan wahana pesta tersebut dengan menggelar Angkringan Gratis pada malam hari Selasa. Adanya Angringan Gratis menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Ratusan bahkan ribuan warga DIY ikut menikmati makanan yang dihidangkan sebagai menu makan di angringan gratis. Satu makanan pun yang masuk dari mulut untuk menyenyangkan perut tidak dipungut sepeser pun rupiah dari pembelinya.

Hampir dua pekan sudah perhelatan terbesar di Nusantara terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir dua pekan pula GKR Bendara meninggalkan kota dimana ia dibesarkan. Rakyat Yogyakarta tentu saja terus merindukan hal-hal ini kembali terjadi di tanah Yogyakarta. Menurut warga Yogyakarta, tanah yang dipijaknya sekarang hingga ibu pertiwi memaninggil ruhnya dan jasadnya dikembalikan pada tanah merupakan Tanah Perdikan dari Indonesia. Semua akan merasakan tetesan surga di bumi Yogyakarta.

YOGYAKARTA ISTIMEWA

Read More

Budaya Politik

Budaya Politik itu apa?

Kita artikan makna Budaya Politik satu persatu. Mungkin, dari makna artian per kata membuahkan suatu kesimpulan yang dapat diambil sebagai pengertian dari Budaya Politik.

Budaya itu apa?
Budaya adalah suatu sikap dari manusia yang membentuk suatu pola bertingkah laku yang akan menjadi suatu kebiasaan dari manusia tersebut dan dari budaya tersebut terciptalah sebuah peradaban yang bernama "masyarakat". Ini dikarenakan salah satu ciri masyarakat adalah memiliki suatu budaya yang khas,

Politik itu apa?
Politik dalam bahasa Indonesia diambil dari Policy yang artinya suatu Kebijakan dan dari Polis yang berarti Negara Kota. Menurut saya, Politik adalah suatu kebijakan dari suatu instansi pemerintah yang menduduki strata tertinggi dalam suatu negara.

Dapatkah mengambil inti-inti yang terkandung dalam kata "Budaya Politik"?
Kurang lebih dari saya mengungkapkan bahwa :
Budaya Politik adalah suatu orientasi pola tingkah laku masyarakat yang khas untuk perpartisipasi aktif dalam menentukan/mengambil keputusan dalam suatu sistem politik. 

Budaya Politik di Indonesia tidak akan maju ketika kesadaran akan berpolitik itu tidak ada dalam diri individu masyarakat Indonesia. Tentunya juga dengan peranan politik yang sehat dan baik, tidak digunakan untuk keperluan pribadi atau pun untuk kelompok tertentu. Budaya Politik itu sudah tertanam di Indonesia (Nusantara) sejak zaman kerajaan-kerajaan yang menempati wilayah dari Nusantara. Mereka menggunakan aspirasi politiknya dengan baik, seperti pula menentukan keputusan kerajaan secara mufakat yang berarti menanamkan rasa demokrasi.

Barang tentu, Pancasila adalah dasar dari kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia, dan mengaplikasi menjadi suatu semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Budaya Politik adalah sesuatu yang penting pula bagi kaum muslimin, dimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Budaya Politik itu dengan baik dan bijak, secara netral dan membela suatu kebenaran yang syah, memberikan fatwa-fatwa, dawuh-dawuh kepada umatnya secara politikal.


Orientasi berpolitik masyarakat Indonesia pun ternyata dibagi menjadi 3, yakni

1. Orientasi Kognitif
Pandangan politik masyarakat yang bersifat kognitif yakni seperti pengetahuan atau wawasan tentang obyek politik.

2. Orientasi Afektif
Pandangan politik masyarakat yang bersifat afektif yakni seperti sikap-sikap ataupun nilai terhadap obyek politik.

3. Orientasi Evaluatif
Pandangan politik masyarakat yang bersifat evaluatif yakni dengan penilaian ataupun pendapat terhadap obyek politik.

Obyek Politik? Apa lagi itu?
Obyek dalam SPOK menduduki sebuah tujuan ataupun sasaran dalam membuat kalimat. Obyek Politik merupakan obyek yang akan menjadi sasaran sebuah politik itu berjalan, seperti:

1. Obyek Politik Umum
Sasaran perpolitikan ini adalah di hal-hal umum, seperti bangsa, negara, simbol, atau yang lainnya.

2. Obyek Politik Input
Terdapat kata kunci "Input" berarti sasaran yang dituju kali ini adalah sebuah masukan perupa pendapat dari kendaraan politik atau yang lebih tepatnya adalah lembaga politik.

3. Obyek Politik Output
Di obyek politik ini terdapat pula kata kunci "output" yang dapat menjadi acuan bahwa sasaran kali ini adalah suatu kebijakan, keputusan yang itu berupa peraturan ataupun hal-hal yang lain hasil dari input.

Read More